SP Persyaratan Ijin Pendirian Sekolah Dasar (SD Swasta)

PERSYARATAN PELAYANAN

  1. Surat Permohonan dari unit kerja ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  2. Proposal yang berisi:
    • Pendahuluan
    • Study Kelayakan
    • Rencana induk Pengembangan Sekolah (RKS dan RKAS) terlampir.
    • Rencana Tata Ruang Wilayah (RT, RW) dari Ka. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT).
    • Penutup
  3. Lampiran – Lampiran yang berisi :
    • Dokumen 1 kurikulum
    • RKS dan RKAS
    • Set Plan (RIPS)
    • IMB dari Ka. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
    • Foto Copy Rekening Deposito (Bank Pemerintah), Akte Yayasan, Sertifikat Hak Milik Tanah, Ijasah
    • Standart Minimal

SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR

  1. Penerimaan Berkas Permohonan izin pendirian sekolah Baru
    • Pemohon datang ke Bidang SD dengan membawa berkas permohonan sessuai dengan persyaratan yang telah di tentukan.
    • Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan beserta persyaratan persyaratan yang ada.
    • Setelah di periksa kelengkapan dan kebenaran dari berkas permohonan, jika lengkap akan diproses sesuai prosedur dan di agendakan dibuku register dan jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon.
  2. Penerbitan Surat Ijin Pendirian Sekolah Dasar Swasta
    • Staf melakukan input data berdasarkan permohonan yang di ajukan
    • Hasil input yang tampil dilayar komputer di periksa Kembali apakah terdapat kesalahan pengetikan atau kesalahan input lainnya. Apabila telah benar, maka dilakukan pencetakan draf surat Ijin Pendirian Sekolah Dasar Swasta tingkat satuan Pendidikan SD.
    • Setelah Cetak, draft surat Ijin Pendirian Sekolah Dasar Swasta tingkat satuan Pendidikan SD di periksa Kembali apakah sudah sesuai dengan berkas pemohon.
    • Apabila telah benar, maka draf surat Ijin Pendirian Sekolah Dasar Swasta tingkat satuan Pendidikan SD di ajukan kepada Kepala Bidang SD untuk dilakukan pemeriksaan Kembali dalam bentuk pemberian paraf.
    • Surat Ijin Pendirian Sekolah Dasar Swasta tingkat satuan Pendidikan SD yang telah diparaf diajukan kepada kepala dinas untuk disetujui/ditandatangani.
  3. Penyerahan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Swasta tingkat satuan Pendidikan SD
    • Setelah Ijin Pendirian Sekolah Dasar Swasta tingkat satuan Pendidikan SD di sahkan oleh kepala Dinas, Staff Subbag Umum dan Kepegawaian mencatat nomor dan tanggal surat di buku agenda.
    • Staf Subbag Umum dan kepegawaian menyampaikan Surat Ijin Pendirian Sekolah Dasar Swasta tingkat satuan Pendidikan SD kemudian digandakan sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip untuk di simpan.
    • Ijin Pendirian Sekolah Dasar Swasta tingkat satuan Pendidikan SD yang asli diserahkan Kepada pemohon. Bukti Penyerahan surat di tandai dengan meminta tandatangan pemohon pada buku register (Bidang SD)

JANGKA WAKTU PELAYANAN

Waktu penyelesaian izin Pendirian Sekolah Baru Maksimal 1 (satu) Minggu

BIAYA/ TARIF

Pengajuan permohonan izin Pendirian Sekolah Baru tidak dikenakan biaya (gratis).

PRODUK PELAYANAN

Produk permohonan izin Pendirian Sekolah Baru adalah Surat Izin Pendirian Sekolah Baru.

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN/APRESIASI

  1. Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjomenyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat.
  2. Sarana Pengaduan Pengunjung di Loket Pendaftaran meliputi :
  3. Langsung dimeja informasi menggunakan pencatatan di Buku Pengaduan, Tindakan yang dilakukan Pengunjung langsung menulis dimeja informasi.
  4. Kotak Saran : Pengunjung langsung menulis pada form yang sudah disiapkan
  5. Pengaduan secara langsung di meja informasi akan dicatat dalam Buku Pengaduan oleh pengunjung.
  6. Kotak Saran dibuka setiap hari di akhir pelayanan oleh Petugas Layanan Informasi. Apabila ada pengaduan, selanjutnya dicatat dalam Buku Pengaduan.
  7. Dari semua pengaduan yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan yang sudah direkam dalam Buku Pengaduan oleh Petugas Layanan Informasi, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Seksi terkait.
  8. Kepala Seksi menindaklanjuti pengaduan yang terjadi di lingkup Unit Kerjanya dan hasilnya dicatat dalam Buku Pengaduan pada kolom tindak lanjut.
  9. Selanjutnya, tindak lanjut dan pelaporan tindak lanjut pengaduan mengacu pada Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.
  10. Dari semua pengaduan yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan,  setiap  3 (tiga)  bulan sekali Petugas Layanan Informasi merekap data aduan untuk dimintakan persetujuan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
  11. Kepala Dinas Pendidikan mengumumkan hasil rekapitulasi tindak lanjut pengaduan melalui papan pengumuman dan janji perbaikan pelayanan kepada masyarakat pengunjung Dinas Pendidikan
Kembali ke Atas