6.2. SP Izin Melakukan Perceraian Tenaga Pendidik PNS

  1. DASAR HUKUM 
    1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian.
    1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
    1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
    1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perceraian dan Perceraian Bagi PNS.
    1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
    1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi                    Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.  
    1. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
    1. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
    1. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 08/SE/1983 jo Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perceraian dan Perceraian Bagi PNS.
  • PERSYARATAN

2.1       Surat Pengantar dari Unit Kerja

2.2       Berita Acara Hasil Pembinaan atasan langsung

2.3       Foto copy Surat Nikah

2.4       Foto copy SK Pangkat terakhir

2.5       Form Ijin Perceraian / Adanya Gugatan Perceraian

2.6       BP4 KUA Kecamatan (bagi PNS yang mengajukan Izin)

  • DEFINISI

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perceraian antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.

  • SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR
    • Penerimaan  Surat Pengantar dan Berkas Permohonan

4.1.1    Pemohon mengajukan surat pengajuan izin melakukan perceraian Pegawai Negeri Sipil kepada Bupati dan diwajibkan melampirkan pula surat pengantar dari unit kerja ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4.1.2    Staf front office menerima surat pengajuan izin melakukan perceraian yang terdiri dari surat pengantar dan berkas, mengagenda surat ke sistem informasi agenda surat, kemudian diproses disposisi oleh Kasubbag. Umum dan Kepegawaian  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

4.1.3    Kasubbag. Umum dan Kepegawaian menerima dan memeriksa surat masuk untuk kemudian diteruskan ke Sekretaris Dinas

4.1.4    Sekretaris menerima surat masuk dari Kasubbag. Umum   Kepegawaian dan meneruskan  pada Kepala Dinas untuk mendapatkan disposisi ke bidang mana surat tersebut akan ditindaklanjuti dan menyerahkan kembali ke Sekretaris Dinas.

4.1.5    Kepala Bidang PTK menerima disposisi dari Kepala  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  dan meneruskan ke Kasubbid Tendik SD, SMP

4.1.6    Kasubbid. Tendik SD, SMP  menerima disposisi surat masuk tersebut utuk dilakukan pembinaan .

4.1.6    Staf Subbid. SD, SMP Menerima Disposisi, dan membuatkan surat Panggilan dinas untuk dilakukan pembinaan melalui e-buddy

4.1.6    Kasubbid melakukan pembinaan terhadap tenaga pendidik yang akan melakukan perceraian

4.1.7    Kasubid memanggil pasangan dari tenaga pendidikyang mengajukan gugatan perceraian untuk dimintai keterangan.

  • JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian Permohonan izin melakukan  perceraian ( berkas permohonan lengkap )  7 (tujuh ) hari kerja

  • BIAYA/TARIF

Pengajuan permohonan izin melakukan  perceraian  tidak dikenakan biaya (gratis).

  • PRODUK PELAYANAN

Produk pelayanan pengajuan Permohonan melakukan perceraian adalah Surat pengantar permohonan izin melakukan perceraian tenaga pendidik melalui e-buddy

Kembali ke Atas